Gorontalo, 22 April 2025 — Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan
Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi bersama
sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pemenuhan data Rencana
Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ
PID) serta pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk mendukung
pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Provinsi Gorontalo.
Rapat yang berlangsung
di ruang rapat lantai 1 Kantor BAPPPEDA Provinsi Gorontalo ini dipimpin
langsung oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan
Inovasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini turut dihadiri oleh OPD
pengampu program prioritas dan Tenaga Ahli Dr. Raqhel Yunginger serta Peneliti
dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bapak Suhandojo.
Dalam sambutannya,
Kepala Bidang Riset dan Inovasi menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam
menghadirkan data dan informasi yang akurat serta terkini untuk memperkuat arah
kebijakan riset dan inovasi daerah yang sejalan dengan program prioritas
provinsi, potensi unggulan dan kebutuhan masyarakat.
“Pemenuhan data ini
sangat krusial sebagai dasar dalam menyusun roadmap riset dan inovasi, sekaligus
untuk memetakan aktor, infrastruktur, serta jejaring yang mendukung
pengembangan produk unggulan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat ini membahas
secara rinci 6 instrumen utama yang menjadi komponen penting dalam
pemetaan ekosistem riset dan inovasi daerah, mulai dari Kebijakan Infrastruktur
Riset dan Inovasi di Daerah, Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan
Inovasi, Kemitraan Riset dan Inovasi, Budaya Riset dan Inovasi, Keterpaduan
atau koherensi Riset dan Inovasi di daerah, hingga Penyelarasan dengan perkembangan global.
Diharapkan melalui
pertemuan ini, BAPPPEDA dan seluruh OPD terkait dapat mempercepat proses
pengumpulan data serta mengidentifikasi potensi riset yang mampu mendukung
pencapaian visi pembangunan daerah berbasis inovasi. (Agus)
Limboto, Kabupaten Gorontalo - Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo
mengikuti Choaching Clinic Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun
2025.
Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Pengawasan
Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada Jum’at, 13 Juni
2025, dan turut dihadiri oleh Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo termasuk
Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan coaching
clinic penilaian mandiri maturitas SPIP ini difasilitasi oleh Irbanwil 3
Inspektorat dan dibimbing langsung oleh BPKP selama 2 hari dari tanggal 13 – 14
Juni 2025 di Lu’as Café and Resto, Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Dalam hal ini
peran Bapppeda dalam Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi sebagai Asesor
Perencanaan Pemerintah Daerah, dan melakukan pendampingan dalam persiapan penilaian
mandiri oleh masing-masing OPD.
“Pada kesempatan
yang sama, Sekretaris Bapppeda Nalienly GF Rawung, SP, MSi menjelaskan bahwa Bapppeda
memegang peranan sebagai Asesor Pemda dalam hal memberikan bimbingan teknis
penginputan komponen penetapan dan pencapaian tujuan yang memuat sasaran Pemda
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Gorontalo kedalam aplikasi
e-Integrity, yang kemudian akan ditindaklanjuti penginputan komponen program,
kegiatan dan subkegiatan beserta sasarannya oleh masing-masing Perangkat Daerah
termasuk Bapppeda sendiri. “
Kegiatan ini
dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam penggunaan aplikasi
e-integrity dan pelaksanaan penilaian mandiri oleh masing-masing OPD.
Akhir dari
coaching clinic ini bertujuan untuk merampungkan penginputan persiapan penilaian
mandiri maturitas SPIP pada komponen Penetapan Tujuan oleh semua OPD pada
aplikasi e-Integrity.
Serta sesuai dengan harapan Gubernur Gorontalo untuk meningkatkan penilaian maturitas SPIP terintegrasi, sehingga pengelolaan keuangan dan perencanaan di daerah menjadi lebih baik dan akuntabel. (Frengki)
Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Gorontalo – 4 Juni 2025, Pemerintah
Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan,
khususnya dalam pengelolaan limbah lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Teknis Rencana
Pengelolaan Limbah Lindi TPA Talumelito, pada Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di
ruang rapat lantai 1 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Rapat ini merupakan bagian dari
implementasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ehime
Prefecture, Jepang, yang menghadirkan solusi teknologi terbaru dari Jepang,
yaitu Teknologi Aiken Kakoki dalam pengelolaan limbah lindi.
Rapat dibuka secara resmi oleh
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT. Dalam
sambutannya, Dr. Wahyudin menegaskan bahwa penggunaan teknologi Aiken Kakoki
diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi dampak lingkungan dari
limbah lindi yang dihasilkan TPA Talumelito.
“Kami berkomitmen untuk
memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan sampah di Provinsi
Gorontalo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bapppeda
juga menegaskan bahwa ada lima hal penting yang harus dipastikan kepada pihak
Aiken Kakoki sebelum implementasi proyek dilanjutkan:
1.
Klarifikasi
pekerjaan tahap pertama, apakah pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan yang telah di presentasikan sesuai hasil survei lapangan dan
kajian pada tahun 2024. “Ini penting untuk menentukan ruang lingkup kegiatan
yang akan dilakukan di tahap awal,” jelasnya.
2.
Kepastian
bahwa kedua pihak (provinsi gorontalo dan ehime prefecture) harus melakukan
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
3.
Memastikan
bahwa pada fase kedua, kedua belah pihak telah menyiapkan proses perencanaan
sejak awal sebagai dasar untuk tahapan berikutnya.
4.
Proses
pengadaan harus direncanakan dengan tepat dan sesuai regulasi, agar tidak
menghambat kelanjutan pekerjaan.
5.
Di
tahun 2025, pekerjaan minimal yang harus dicapai adalah pekerjaan mengatasi overtopping,
sebagai bentuk output fisik awal dari proyek ini.
Rapat ini turut dihadiri oleh
perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi
Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi Gorontalo, serta Kepala UPT TPA Talumelito. Masing-masing
instansi memberikan masukan teknis terkait kesiapan pelaksanaan konstruksi dan
sistem pengadaan yang akan ditempuh.
Diskusi berlangsung dinamis
dengan menitikberatkan pada kesiapan teknis lahan, anggaran pembangunan, proses
lelang pengadaan barang/jasa, hingga mekanisme operasional pasca implementasi
teknologi.
Dengan sinergi lintas perangkat
daerah dan dukungan mitra internasional dari Jepang, diharapkan proses
pembangunan instalasi pengolahan limbah lindi ini dapat berjalan sesuai rencana
dan menjadi model pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Gorontalo.
(Agustinus BM)
Gorontalo, 2 Juni 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dari Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Publik melaksanakan presentasi akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Senin, 2 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dipimpin langsung
oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda
Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa memaparkan
berbagai capaian, pengalaman, serta kontribusi yang telah mereka berikan selama
masa magang yang berlangsung selama 5 (lima) bulan.
Presentasi ini juga dihadiri
oleh Fungsional Peneliti Ahli Muda, Pengelola Data dan Staff dari Bidang Riset
dan Inovasi, yang turut memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan oleh para mahasiswa.
Kegiatan magang ini merupakan
bagian dari program MBKM yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata
kepada mahasiswa di lingkungan instansi pemerintah. Mahasiswa terlibat dalam
berbagai kegiatan administratif, pengolahan data, serta mendukung kegiatan
penelitian dan inovasi daerah yang menjadi bagian dari tugas Bapppeda Provinsi
Gorontalo.
Pada magang kali ini bidang
riset dan inovasi mengembangkan metode baru berdasarkan evaluasi kegiatan
magang mahasiswa sebelumnya dimana kampus kesulitan dalam melakukan konversi
hasil magang mahasiwa kedalam mata kuliah di ampuh, yaitu dengan melakukan
presentasi di awal waktu magang, selanjutnya mengarahkan, melakukan
pendampingan, monitoring terhadap peserta magang untuk melakukan tugas-tugas
yang relevan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama
menjalani masa magang, serta berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal
berharga bagi mereka saat memasuki dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah
ke depan. (ABM)
PEMPROV — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2025, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. H. Sofian Ibrahim, M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya proses verifikasi ini dalam menjamin konsistensi perencanaan daerah.
“Substansi utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perumusan Renstra OPD selaras dengan Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan bisa dicapai secara optimal, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Gusnar Ismail dan Idha Syahidah Rusli Habibie,” ujar Sofian Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan bahwa verifikasi ini juga menjadi bentuk evaluasi teknis terhadap kualitas dokumen Renstra OPD.
“Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah disusun sesuai ketentuan dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Di dalamnya harus termuat data dan informasi sektoral, isu strategis, permasalahan pembangunan, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan indikator kinerja yang relevan,” jelas Wahyudin Katili.
Ia juga menambahkan bahwa proses ini dilaksanakan selama tiga hari melalui sistem pembagian desk berdasarkan bidang masing-masing.
“Kami membagi proses verifikasi ini ke dalam tiga kelompok besar sesuai bidang mitra, yaitu: Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,” lanjutnya.
Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan jangka menengah daerah yang strategis, sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan. (Wan)