GORONTALO - Selasa tgl 29 April Sekrertaris Daerah Provinsi Gorontalo membuka acara Musrenbang se Provinsi Gorontalo di hotel Grand Q beliau menyampaikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, jangan hanya dimaknai sebagai agenda seremonial dan rutinitas semata, namun tahapan ini merupakan salah satu ciri khas dan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berjenjang dari tingkatan kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi hingga ke tingkat nasional untuk mencapai sinergi dan mufakat. karena pada hakekatnya kita sebagai warga negara indonesia memiliki hak dan peran yang sama dalam pembangunan.
rencana kerja pembangunan daerah (rkpd) provinsi gorontalo
tahun 2026 pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan daerah menuju terwujudnya "gorontalo maju dan
sejahtera" sebagaimana visi provinsi gorontalo dalam rpjmd 2025 – 2029
yang sementara disusun.
untuk memastikan pencapaian visi tersebut di tetapkan misi yang menjadi prioritas daerah adalah mengoptimalkan
posisi strategis gorontalo terhadap ikn nusantara untuk akselarasi pembangunan melakukan
akselerasi agar gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia menstimulasi
program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat mewujudkan
infrastruktur dan pelayanan publik yang merata dan berkualitas menjadikan “adat
bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan
kehidupan masyarakat yang penjabaran
operasionalnya difokuskan pada 5 (lima) program unggulan, yaitu peningkatan
sumber daya manusia yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta
peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga,
peningkatan peran pemuda, prestasi olahraga serta pemajuan adat dan budaya
gorontalo.
usaha mikro kecil menengah, yakni penguatan peran umkm dalam
memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan
produktivitas umkm yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
Agro maritim, fokus kepada pertanian dan perikanan untuk
peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi.
pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional
dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi gorontalo. sektor perikanan
fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap
dengan skema taksi nelayan.
pariwisata, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan
pengembangan objek wisata potensial termasuk potensi geopark, manajemen event
ekonomi kreatif serta peningkatan peran pemberdayaan masyarakat dan kearifan
lokal.
infrastruktur, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar,
dukungan konektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan
teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam
mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.
Munawir Mohamad
Gorontalo InfoPublik – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (FKPPD) Regional Timur Indonesia di ballroom Hotel Damhil Kota Gorontalo, Selasa (4/12/2018). Rakor yang mengambil tema ‘Sinergitas Implementasi Inovasi Daerah’, dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.
Dalam sambutannya Idris Rahim mengatakan, sebagai daerah otonom, baik provinsi maupun kabupaten/kota di regional timur Indonesia menginginkan daerah yang maju dan berhasil, sehingga bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
“Untuk maju dan berhasil tidak datang begitu saja. Perlu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, salah satunya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian,” kata Idris.
Wagub mengutarakan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian menjadi tantangan bagi setiap daerah. Menurutnya, keberhasilan dalam penelitian yang memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan akan mempercepat kinerja pemerintah daerah.