close

BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2026

posted 6 days ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo -  BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Moderator Kepala Bidang P2EPD pada hari Rabu (19/8/2026).

Turut hadir Kepala Bidang (PSDA), Kepala Bidang (PPM), Kepala Bidang (IK) BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Pejabat Fungsional Perencana dan Pelaksana Teknis Lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Dari Kabupaten Pohuwato hadir Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pejabat Teknis terkait Lingkup BAPPEDA Kabupaten Pohuwato.

Kepala Bappeda sangat apresiasi kepada Kabupaten Pohuwato yang telah melakukan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2026, tahapan RKPD untuk kondisi sekarang bukan lagi tahapan yang bersifat normatif tetapi sudah menjadi hal yang substantif sehingga perlu dipersiapkan dengan baik segala kelengkapan kebutuhan baik dokumen maupun inputan sampai dilakukan fasilitasi, semua ada histori pada SIPD.

Dalam Paparan fasilitasi tersebut Bapak Wahyudin Athar Katili menyampaikan bahwa, ‘’Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD memiliki peran strategis, selain menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat  , juga merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD KUPA dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara PPPAS. selanjutnya KUPA dan PPPAS tersebut disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD’’.

Lebih lanjut Wahyudin Athar Katili menambahkan ‘’Ruang Lingkup Perubahan RKPD 2026 meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan pula bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD harus ditindak lanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah’’.

Bappeda Gorontalo juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yaitu agar menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran, menjustifikasi pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, menjaga legitimasi kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota melalui pertimbangan isu-isu strategis, kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru, dan upaya menjamin pencapaian target outcome hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tindak lanjut yang disepakati, segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 sesuai Surat Hasil Fasilitasi Segera menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 agar dapat menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 Menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 kepada Gubernur Gorontalo melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 hari”.

Diakhir diskusi, beliau menegaskan “Setelah ditetapkan Melalui fasilitasi ini diharapkan Perubahan RKPD Kabupaten Pohuwato dapat disusun tepat waktu, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo” kata Wahyudin Athar Katili menutup kegiatan fasilitasi.

               

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bappeda Provinsi Gorontalo Gelar Sosialisasi dan Bimtek SIPD Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

    Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penginputan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPD DALEV), yang berlangsung di Ballroom Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Jumat (24/4/2026).

    Kegiatan tersebut di Pimpin langsung oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo Dr. Wahyudin Katili, S.STP.MT serta diikuti oleh para pejabat fungsional perencana dan pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas OPD dalam penginputan data pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui sistem SIPD.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin A. Katili, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan SIPD merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pada Pasal 8 disebutkan bahwa hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target kinerja, menjadi bagian dari data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dikelola secara elektronik.

    “Penerapan SIPD saat ini terus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi sistem pemerintahan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga monitoring dan evaluasi,” ujar Wahyudin.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa SIPD DALEV diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan.

    Ke depan, Bappeda juga mendorong peran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan dashboard kinerja bagi pimpinan daerah. Hal ini bertujuan agar Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memantau capaian kinerja secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui aplikasi monitoring dan evaluasi, tetapi juga melalui SIPD DALEV sebagai bagian integral dari sistem evaluasi kinerja daerah.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh OPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD DALEV dalam mendukung proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

    #Humas
    4 months ago
  • Kolaborasi UNG dan Pemerintah Daerah: Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata di Provinsi Gorontalo
    Gorontalo – Upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah kembali ditegaskan melalui kegiatan diseminasi hasil riset tahun 2025 dan Focus Group Discussion (FGD) untuk pengumpulan data riset tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Gorontalo.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian multiyears yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk tahun 2025–2026 dengan judul “Analisis Pengembangan Model Sociotechnopreneurship dalam Meningkatkan Keberlanjutan Pemasaran Desa Wisata yang Terintegrasi Potensi Aspiring Geopark di Provinsi Gorontalo.”

    Penelitian ini dilaksanakan oleh tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yakni Dr. Hapsawati Taan, ST., MM sebagai ketua, bersama Dr. Idris Yanto Niode, MM (Almarhum), dan Moh. Zubair Hippy, SE., M.Pd., M.Si.

    Kegiatan diseminasi tahun 2025 memaparkan capaian riset yang berfokus pada dua aspek utama, yaitu perancangan structural modelling untuk menggambarkan kinerja pemasaran desa wisata yang terintegrasi dengan potensi Geopark, serta optimalisasi strategi pemasaran berbasis experiential marketing dan sociotechnopreneurship dalam meningkatkan daya saing desa wisata.

    Sementara itu, FGD yang dilaksanakan bertujuan untuk memperkaya data dan perspektif dalam menjawab arah penelitian tahun 2026, khususnya terkait pengembangan manajemen pemasaran berkelanjutan berbasis model sociotechnopreneurship yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan preferensi wisatawan, serta perumusan model bisnis sociotechnopreneurship dalam meningkatkan pemasaran desa wisata yang terintegrasi dengan potensi Aspiring Geopark Gorontalo.

    Kegiatan ini difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Gorontalo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo, akademisi, serta stakeholder terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam menghasilkan riset yang aplikatif dan berdampak.

    Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghasilkan riset yang berkualitas dan relevan.

    “Kolaborasi ini sangat penting, sejalan dengan semangat Kemdiktisaintek Berdampak, agar proses penelitian tidak hanya berhenti pada akademik semata, tetapi mampu menghasilkan data yang kuat dan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan berbagai stakeholder dalam FGD menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hasil riset benar-benar mencerminkan kondisi lapangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

    Ketua tim peneliti, Dr. Hapsawati Taan, ST., MM menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan desa wisata yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan teknologi.

    “Riset ini diharapkan mampu menghasilkan model sociotechnopreneurship yang tidak hanya inovatif, tetapi juga kontekstual dengan potensi lokal Gorontalo, sehingga dapat memperkuat daya saing desa wisata sekaligus mendukung pengembangan Aspiring Geopark secara berkelanjutan,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya sangat krusial dalam memastikan kualitas data dan relevansi model yang dikembangkan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, STP, M.Si yang turut memandu jalannya FGD menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan berbagai perspektif.

    “FGD ini penting untuk menggali masukan dari berbagai pihak agar model yang dihasilkan benar-benar komprehensif, aplikatif, dan mampu menjawab tantangan pemasaran desa wisata ke depan,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini, kolaborasi antara Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Daerah diharapkan semakin memperkuat ekosistem riset yang berkualitas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi nyata. Sinergi ini juga menjadi langkah konkret dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat terwujudnya kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat. 
    4 months ago
  • Provinsi Gorontalo Raih Skor IDSD 2025 di Atas Rata-Rata Nasional

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem daerah.

    Kegiatan rilis IDSD 2025 diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

    Kegiatan yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.

    Penguatan daya saing dalam kerangka IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

    Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.

    “Pada tahun 2026, Provinsi Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.

    Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
    6 months ago
  • BAPPEDA dan JIKTI Gelar Diskusi Strategis, Siapkan Riset Kolaboratif untuk Gorontalo

    GORONTALO, 19 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

    Dalam diskusi tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.

    Adapun hasil diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity Iriani Datau, STP, M.Si.

    Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.
    6 months ago
  • BAPPEDA PROVINSI GORONTALO MEMBAHAS PEMBENAHAN TPA TOMILITO DIPERKUAT LEWAT RISET BERSAMA (BRIN)

    GORONTALO, 12 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas penguatan pengelolaan persampahan terpadu melalui optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito. Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

    Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani  Datau, STP, M.Si menyampaikan bahwa persoalan persampahan merupakan isu lingkungan yang harus segera ditangani, terutama terkait potensi pencemaran air lindi di TPA Talumelito. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak 2023, Provinsi Gorontalo telah menjalin kolaborasi internasional dengan Jepang dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.

    Dalam rapat tersebut, Bapak Marten memaparkan kondisi eksisting TPA Talumelito yang telah beroperasi sejak 2011 dan masih aktif hingga kini. Peningkatan timbulan sampah menjadi tantangan utama, dengan volume sampah masuk sekitar 140 ton dan tingkat penerimaan mencapai 70%. Keterbatasan kapasitas kolam serta pemilahan sampah yang belum optimal menyebabkan sistem landfill masih dominan digunakan.

    Dari aspek riset dan teknologi, disampaikan bahwa pengelola TPA telah menerima hasil kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait klasifikasi jenis sampah, serta melakukan pengujian kualitas air secara rutin dengan hasil yang dinyatakan aman. Peluang penerapan teknologi pemilah sampah otomatis turut dibahas, namun implementasinya masih memerlukan kejelasan kerja sama dan kajian menyeluruh dari sisi teknis, kebijakan, dan ekonomi.

    Sebagai penegasan, perwakilan BRIN menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan berbasis riset agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan tepat guna. Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

    _ FHumas 
    6 months ago