close

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI GORONTALO GELAR SEMINAR PROPOSAL KAJIAN EVALUASI PERDA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

posted 5 days ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Sejalan dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendorong percepatan operasional TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak termanfaatkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Proposal Kajian ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki tahapan penelitian berikutnya.

Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#(ABM)

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  BAPPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar Rekonsiliasi Pengukuran Sub Kegiatan/ Kegiatan/Program/ Indikator Kinerja Bapppeda Provinsi Gorontalo

    Gorontalo, Bapppeda – Sekretariat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Rekonsiliasi Pengukuran Sub Kegiatan/ Kegiatan/Program/ Indikator Kinerja Bapppeda Provinsi Gorontalo. Rapat di Buka oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si itu berlangsung di RM. MERANTI INDAH Kab. Bone Bolango, Kamis (27/6/2024).

    Maksud dari kegiatan dilakukam untuk pemenuhan data pada Evaluasi Berjenjang tahun 2023 dan 2024. Kegiatan diadakan Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Berjenjang atas capaian pelaksanaan kegiatan internal Bapppeda.

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Oleh Tim Tenaga IT Bapppeda serta para pejabat Struktural,pejabat Fungsional madya dan Muda serta Para pelaksana dan PTT lingkup Sekretariat Bapppeda Provinsi Gorontalo.

    ‘’Sekretaris Bappeda Grace F Rawung  dalam paparannya menjelaskan tentang aplikasi SIMONELI  terdiri dari Informasi Target dan realisasi pada Program,kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bapppeda Provinsi Gorontalo Harapanya agar aplikasi ini di manfaatnya sebaik mungkin agar memudahkan kita untuk melihat capaian pelaksanaan setiap kegiatan yang ada di Bapppeda Provinsi Gorontalo dan juga sebagai data dukung pada evaluasi sakip pada tahun tahun berikutnya’’

    Aplikasi ini masih dalam pengembangan oleh tim IT Bapppeda Provinsi Gorontalo dikarenakan masih akan dimaksimalkan penginputan sub kegiatan gaji dan tunjungan ASN Lingkup Bapppeda Provinsi Gorontalo,’’ ucap Royana Monoarfa.

    Kemudiam kegiatan dilanjutkan dengan penginputan Sub Kegiatan/Kegiatan/Program/ sebagai bahan data pada Evaluasi Berjenjang tahun 2023 dan 2024.
    2 years ago
  • Badan Pengelola Geopark Provinsi Gorontalo dengan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo Menggelar Rapat Koordinasi Geopark Gorontalo

    Kota Gorontalo, Bapppeda – Plt Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef Koton, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga Geopark Gorontalo. Menurutnya Geopark merupakan salah satu upaya bersama untuk terus melestarikan keanekaragaman geologi, hayati, dan budaya yang ada di Gorontalo. Hal ini menjadi harapan Yosef saat mewakili Pj. Gubernur membuka kegiatan Rapat Koordinasi Geopark Gorontalo, di UTC Hotel Dumhil Kota Gorontalo, Kamis, (20/6/2024).

    “Geopark Gorontalo adalah warisan alam yang harus kita jaga dan kembangkan bersama. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini sangat krusial agar pengelolaan Geopark dapat berjalan dengan baik, efektif, dan berkelanjutan,” kata Yosef.

    Pada rencana induk Geopark Gorontalo, terdapat beberapa sebaran dalam wilayah kabupaten/kota. Diantaranya sebaran geosite yang terdiri dari dua puluh tiga, kedua sebaran nature site berjumlah tujuh, ketiga sebaran biological berjumlah dua puluh satu, keempat sebaran cultural site yang berjumlah sembilan. Kelima sebaran intangible site berjumlah sebelas, keenam sebaran infrastrukture site berjumlah tiga, dan terakhir atau ketujuh sebaran socio-economy site berjumlah tujuh.

    “Saya berharap dalam rapat hari ini, kita dapat berdiskusi secara produktif dan menghasilkan keputusan-keputusan yang konstruktif untuk masa depan Geopark Gorontalo. Semoga kita dapat menetapkan strategi yang tepat, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta menyusun rencana aksi yang dapat diimplementasikan dengan baik,” bebernya.

    Rakor tersebut dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengelola Geopark Provinsi Gorontalo dengan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo (UNG). (Astrin)
    2 years ago
  • Pendampingan Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Penegakan Disiplin ASN (SIPPEDAS)

    GORONTALO, Bapppeda – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan pendampingan penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Penegakan Disiplin ASN (SIPPEDAS). Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Karawo Lt.3 Bapppeda Provinsi Gorontalo dan dibuka oleh Ibu Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si,  Rabu (26/6/2024).

     

    Kegiatan dimaksudkan untuk lebih memperkenalkan bagaimana kinerja atau fungsi Aplikasi SIPPEDAS ini kepada Seluruh ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo lebih khusus Lingkup Bapppeda Provinsi Gorontalo tentang pengawasan disiplin pegawai.

     

    ‘’Saya Berharap agar semua ASN Bapppeda tidak masuk dalam melanggar disiplin sehingga tidak akan masuk dalam penanganan disiplin yang akan di proses melalui Aplikasi SIPPEDAS, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh ASN untuk tidak lupa akan absensi harian juga segera menginput penugasan jika melakukan absen penugasan’’Ungkap Nalienly

     

    ‘’Ibu Tuti Irawaty selaku Ketua Tim Pendamping Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin melalui Sippedas juga sebagai Pejabat Fungsional Analis SDMA Ahli Muda BKD Provinsi Gorontalo, menjelaskan Aplikasi ini sangat penting karena bisa memantau ASN yang terduga melanggar disiplin, jika ASN yang sudah masuk dalam melanggar dan terpantau dalam Aplikasi SIPPEDAS maka akan diproses oleh atasan langsung OPD masing-masing.’’ Ungkapnya

     

    Aplikasi SIPPEDAS ini bukan merupakan proyek perubahan akan tetapi merupakan inisiatif pimpinan karena setiap ada Rapat Pimpinan, Bapak Ismail Pakaya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Gorontalo selalu menanyakan terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN dan tindaklajut atasan langsung dalam menangani ASN yang di duga melanggar. maka dari itu Aplikasi SIPPEDAS ini sangat membantu untuk pengawasan dan pemantauan disiplin Pegawai’’ Tambah Nasir Tongkonoo selaku Anggota Tim yang juga merupakan pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama BKD Provinsi Gorontalo.

     
    2 years ago
  • BAPPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar Pendampingan Penginputan SPIP Terintegrasi Untuk Penilaian Mandiri Satker OPD Provinsi Gorontalo

    GORONTALO, Bapppeda – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Pendampingan Penginputan SPIP Terintegrasi Untuk Penilaian Mandiri Satker OPD Provinsi Gorontalo. Acara yang dihadiri Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Bapppeda Provinsi Gorontalo Nalienly Grace F. Rawung, SP, M.Si itu berlangsung di Bukit Proja Kabupaten Gorontalo, Senin (24/6/2024).

    Guna tercapainya tujuan Organisasi Perangkat Daerah se Provinsi Gorontalo melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan, mendasari pelaksanaan kegiatan pendampingan SPIP terintegrasi.

     

    ‘’Dalam sambutannya Nalienly Grace F. Rawung menyampaikan kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dianggap tepat untuk menjawab permasalahan dan isu yang berkembang yaitu kurang optimalnya hasil pelaksanaan Pembangunan yang dirasakan oleh Masyarakat. Sementara klaim Pemerintah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah baik, penyerapan anggaran sudah baik dan bahkan anggaranpun semakin meningkat. Disinilah pentingnya penilaian mandiri yang akan melihat di tahapan komponen mana yang butuh perbaikan berkelanjutan.

     

    ‘’Bapppeda Provinsi Gorontalo sebagai salah satu Asessor Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab fungsi perencanaan yang bertugas menilai komponen Penetapan Tujuan, Sasaran Strategis Pemerintah Daerah dan Komponen Pencapaian Tujuan, hari ini menyediakan Fasilitas Pendampingan Penginputan untuk Satker OPD bersama Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo,’’ kata Nalienly.

     

    Pendampingan Penginputan SPIP Terintegrasi Untuk Penilaian Mandiri Satker OPD Provinsi Gorontalo ini diikuti oleh 34 OPD Badan/Dinas/Biro se Provinsi Gorontalo diwakili oleh Fungsional Perencana Ahli Muda dan pelaksana sebagai operator pada setiap OPD.

    Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan Penginputan SPIP Satker OPD Provinsi Gorontalo oleh Tim Bapppeda dan BPKP Provinsi Gorontalo selama 2 hari dimulai tanggal 24 sd 25 Juni 2024.
    2 years ago
  • Bapppeda Provinsi Gorontalo Gelar Forum Bapppeda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024

    Manado, Bapppeda Provinsi Gorontalo – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo menggelar Forum Bapppeda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan mengangkat tema “Strategi Akselerasi Peningkatan Capaian Indikator Pembangunan Daerah dirangkaikan dengan Optimalisasi Peran Funsional Perencana Dan Peneliti Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelayanan Publik, di Hotel Sutan Raja Convention Manado, Kamis (13/6/2024).

    Dalam sambutannya, Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo Ir. Handoyo Sugiharto, MM.IPM mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa ajang Forum Bapppeda ini merupakan sarana silahturami insan Perencana seluruh Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota dalam membahas tematik yang berkenaan dengan capaian indikator makro pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo. Indikator makro kita masih mendapatkan raport merah saat dinilai oleh Pemerintah Pusat, kata Handoyo. Oleh sebab itu, mari kita pikirkan dan analisa bersama secara akurat dan komprehensif permasalahan-permasalahan apa yang membuat indikator makro antara lain pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kemiskinan, stunting, gini ratio masih dinilai rendah pencapaiannya, sambungnya.

    Selain membahas indikator makro pada kesempatan yang sama diundang juga narasumber dari Kementerian PAN RB, BKN RI dan Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan (Pusbindiklatren) Bappenas RI dalam rangka penguatan kompetensi Fungsional Perencana di OPD se Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memastikan kedudukan Pejabat Fungsional Perencana pasca penyetaraan sesuai ketentuan Permenpan No 6 Tahun 2022.

    Selanjutnya Handoyo Sugiharto mengatakan, saya yakin dan percaya jika kita berkolaborasi dalam mewujudkan indikator makro perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik, maka pasti akan ada jalan keluar dan solusinya, karena semua yang kita rencanakan dan implementasikan ini demi Kesejahteraan Rakyat.

    Masalah Kemiskinan juga turut diangkat dalam Forum ini “Dalam menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo kita harus bersinergi antara Provinsi maupun Kabupaten Kota, maka saya berharap melalui Forum Bapppeda ini kita bisa melakukan kesepakatan untuk berkolaborasi demi menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” imbuhnya.

    Kemudian kegiatan diakhiri dengan Penandatanganan Kesepakatan Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Forum Bapppeda Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024. 
    2 years ago