close

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI GORONTALO GELAR SEMINAR PROPOSAL KAJIAN EVALUASI PERDA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

posted 1 month ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Sejalan dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendorong percepatan operasional TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak termanfaatkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Proposal Kajian ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki tahapan penelitian berikutnya.

Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#(ABM)

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Rapat Pembahasan Penajaman Rencana Kerja (Renja) Mitra OPD Bidang PPM

    BAPPPEDA PROVINSI GORONTALO,  Bidang PPM -  Kepala bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Abd. Wahab Otaya memimpin pembahasan penajaman rencana kerja (renja) mitra OPD bidang PPM di ruang rapat Olele Bapppeda Provinsi Gorontalo, Senin (6/5/2024). Pembahasan ini diawali dengan pemaparan dari Kepala Bada Kepegawaian Daerah (BKD) dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BKD, Sofyan Tambipi.

     

    “Badan Kepegawaian Daerah merupakan OPD yang bertugas dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepegawaian, dimana Sejak tahun 2019 BKD sudah melaksanakan seleksi masuk penerimaan ASN, BKD sudah membuka 5 lowongan jabatan pelaksana yang bisa diikuti oleh kab/kota kami berharap dukungan dari Bapppeda untuk optimalisasi tupoksi” kata Sofyan.

     

    Sementara itu Kepala Bidang PPM  Abd. Wahab Otaya mengatakan, Berdasarkan UU 25 2004 tentang SPPN, kemampuan fiskal menjadi salah satu dasar dalam perencanaan Pembangunan, Tahun depan sudah tidak ada lagi pelaksanaan Pemilu, sehingga kapasitas fiskal daerah tidak terlalu terbebani Tahun 2025, diproyeksikan pagu APBD sebesar 1,4 triliun, turun 500 miliar dibandingkan tahun 2024. Wahab mengungkapkan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak kenderaan bermotor cakupannya masih sangat rendah, Tahun 2025 target indeks reformasi birokrasi sebesar 88,3% Implementasi sistem merit menjadi fokus kepala daerah untuk bisa dilaksanakan secara optimal.

    “Dengan kondisi ini BKD kami harapkan menjadi leading dalam mengoptimalkan sistem merit di Provinsi Gorontalo untuk mendukung capaian indeks reformasi birokrasi, Dimana Salah satu isu strategis pembangunan tahun 2025 adalah Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dengan Salah satu unsur tema RKPD 2025 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Stabilitas Keamanan Daerah dengan sasaran Meningkatnya stabilitas  keamanan dan penguatan demokrasi  daerah dan Meningkatnya Kualitas Tata  Kelola Pemerintahan,” Pungkas Wahab. (Febry)
    2 years ago
  • Rapat Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045

    Bapppeda Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan Rapat Fasilitasi Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo Tahun 2025 – 2045 bertempat di Ruang Rapat Saronde Lantai I Bapppeda yang dipimpin oleh Kepala Bidang P2EPD Moh Dikky Sidiki, SE, M. Si, Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo Srijun Dangkua, Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Boalemo, Fungsional Perencana dan Pelaksana. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Pemerintah Kabupaten Boalemo memenuhi persyaratan Fasilitasi di antaranya merampungkan dokumen Ranwal RPJPD, Surat Permintaan Fasilitasi serta pengisian target, sasaran dan indikator yang diinput dalam SIPD.

    Rapat Fasilitasi ini bertujuan untuk dapat memperoleh masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Boalemo tahun 2025 – 2045 yang sudah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045. Dalam arahan yang diberikan, Kabid P2EPD selaku pimpinan rapat menekankan tentang substansi dan materi yang harus diakomodir dalam dokumen perencanaan jangka Panjang, timeline waktu sampai penetapan Perda dan Tahapan dalam Penyusunan RPJPD Tahun 2025 – 2045. Sebagai informasi bahwa Kabupaten Boalemo merupakan Kabupaten terakhir yang difasilitasi setelah Kabupaten dan Kota lain yang sebelumnya dilaksanakan kegiatan dan hal yang serupa.

    Dalam Paparan yang dibawakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo, Visi Kabupaten Boalemo untuuk RPJPD 2025 – 2045 adalah “Boalemo Pusat Agribisnis dan Ekonomi Maritim yang Maju dan Berkelanjutan” yang membawa 8 Misi dan 17 Arah Pembangunan yang sudah diselaraskan dengan Rancangan Akhir RPJPN dan RPJD Provinsi Gorontalo. Dari berbagai sasaran, arah kebijakan dan indikator yang ditampilkan, terdapat beberapa data target yang masih belum terisi serta beberapa catatan yang menjadi atensi dari Tim Review Fungsional Perencana Bapppeda Provinsi Gorontalo menjadi perhatian khusus oleh Kepala Bapppeda dan Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Boalemo untuk bisa segera disesuaikan demi sempurnanya penyusun dokumen ini.

    Dalam penutupannya, Kabid P2EPD memberikan keterangan bahwa semua catatan fasilitasi nantinya akan dibuatkan surat resmi yang akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Gorontalo dan akan segera dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagai dasar masukan dan perbaikan penyusunan dokumen untuk bisa ditindaklanjuti melalui Musrenbang RPJPD Kabupaten Boalemo. (W)
    2 years ago
  • PEMBAHASAN PENAJAMAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025 MITRA OPD BIDANG PEREKOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PASCA MUSRENBANG RKPD PROVINSI GORONTALO

    Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Max Moerad, SE, MM Memimpin rapat pembahasan rencana kerja mitra OPD Bidang Perekonomian dan SDA Tahun 2025 di dampingi Ketua TIM sektor Bidang Perekonomian dan SDA, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda serta pelaksana di Bidang Perekonomian dan SDA.

    Rapat penajaman rencana kerja (RENJA) Tahun 2025 OPD Mitra Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapppeda Provinsi Gorontalo dilksanakan mulai Tanggal 3 Mei 2024 sd 13 Mei 2024 di Ruang Rapat LT.2 Bapppeda Provinsi Gorontalo

    Pada pertemuan pertama pembahasan renja mitra OPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bahwa rapat ini tindak lanjut dari hasil Musrenbang RKPD Provinsi Gorontalo pada tanggal 23 ssampai dengan 25 April Tahun 2024 di Hotel Aston Kota Gorontalo, bahwa Tahun 2025 itu yang menjadi pijakan pembagunan perencanaan, oleh karena itu perencanaan Tahun 2025 itu adalah awal tahun perencanaan 20 Tahun, 2025-2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selaras dengan RPJMN dalam rangka pencapaian Indonesia Emas.

    Oleh karena itu menetapkan tema  RKPD Tahun 2025 Tahun pertama pelaksana RPJPD Tahap pertama sehingga tema sudah mulai diselaraskan dengan tahapan pembangunan RPJPD sehingga inilah “transformasi Sosial Ekonomi Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan” yang didukung Tata Kelola Pemerintahan.Ungkap Max Moerad.

    Sehingga tujuan dilaksanakannya Penajaman Rencana Kerja Mitra OPD adalah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) dengan sebagai dasar pengusulan Program/Kegiatan yang akan dibaiayi APBD Provinsi dan APBN.
    2 years ago
  • Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Berbagi Pengalaman Pengelolaan SDGs

    KOTA GORONTALO, BAPPPEDA- Kepala Bapppeda Provinsi Gorontao Budiyanto Sidiki berbagi pengalaman terkait tata kelola dan management SDGs di Provinsi Gorontalo pada acara Worksop yang dilaksanakan oleh GIZ Jerman yang merupakan mitra kerjasama internasional. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Sekretariat Nasional SDGs yang juga Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Bappenas Bapak Pungkas Bahjuri Ali ini diselenggarakan di Hotel Aloft Jakarta pada Senin 13 Mei 2024. Event ini dihadri langsung oleh Principal Advisor Bapak Zulazmi dari GIZ dan tim GFA bersama secretariat SDGs dan SDGs Center dari 4 provinsi pilot.

    Provinsi Gorontalo menjadi salah satu dari 4 provinsi yang dipilih oleh GIZ menjadi provinsi pilot untuk implementasi proyek kerjasama pembangunan Indonesia-Jerman dengan nama Strengthening Capacity for Policy Planning for the Implementation of the 2030 agenda in Indonesia and in the Global South (SDGs-SSTC). Proyek ini berlangsung selama periode 2020-2024.

    Dalam paparannya, Kepala Bapppeda sekaligus Kepala Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo ini menyampaikan progress tata Kelola SDGs di Provinsi Gorontalo selama intervensi proyek ini. Perubahan yang terjadi antara lain perubahan struktur sekretaiat yang telah menggambarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Selain itu juga peningkatan keterlibatan aktor non pemerintah pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. “Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo juga telah melakukan pengelolaan pengetahuan berupa pendokumentasian hasil kerja melalui media sosial dan Web Gorontalo SDGs”, ujar Budiyanto.

    Wiwik Junus Ismail selaku Sekretaris pada Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo Juga Menambahkan  ‘’Meski demikian, beberapa tantangan yang masih perlu menjadi perhatian, diantaranya komitmen para pengambil kebijakan yang belum terbangun secara merata, sumber daya pengelola SDGs juga masih perlu untuk ditingkatkan serta memastikan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan SDGs di masing-masing wilayah.
    2 years ago
  • PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN PERAN BRIDA/BAPPERIDA DI PROVINSI GORONTALO

    Gorontalo Utara - Bapppeda Provinsi Gorontalo dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai kolaborasi pembentukan dan penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)/Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian dari upaya memperkuat riset dan inovasi di tingkat daerah. Bapppeda Provinsi Gorontalo, yang diwakili oleh Peneliti Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Mahyudin Humalanggi, menyatakan bahwa pembentukan BRIDA merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

    Dalam Rapat Koordinasi Pembentukan dan Penguatan BRIDA di Kabupaten Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Kepala-Kepala OPD Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 08 mei 2024, Mahyudin Humalanggi menekankan pentingnya riset dan inovasi sebagai kunci pembangunan daerah. "Dengan BRIDA, kita harapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah melalui riset yang intensif dan inovasi yang relevan, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kajian mendalam,"

    Selain itu, Badan Riset dan Inovasi yang diwakili oleh Deliyanti Ganesha selaku Perekayasa Ahli Muda Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, menyatakan dukungannya terhadap pembentukan BRIDA di Gorontalo. "BRIN siap mendukung setiap daerah yang berkomitmen membentuk BRIDA. Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan daerah berbasis pada data dan penelitian yang solid."

    Proses pembentukan BRIDA di Gorontalo saat ini sedang dalam tahap surat pertimbangan dan sudah selesai. BRIDA diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mengatasi berbagai tantangan daerah melalui inovasi dan penelitian yang aplikatif.

    Dengan adanya BRIDA, Provinsi Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. (Agustinus)
    2 years ago