close

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI GORONTALO GELAR SEMINAR PROPOSAL KAJIAN EVALUASI PERDA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

posted 1 month ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Sejalan dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendorong percepatan operasional TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak termanfaatkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Proposal Kajian ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki tahapan penelitian berikutnya.

Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#(ABM)

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Bappeda Provinsi Gorontalo Genggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah

    GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menggelar Workshop Tindak Lanjuti Penelitian Dampak Perubahan Iklim terhadap Layanan Dasar untuk  Perkuat Ketahanan Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Lokal Daerah pada Kamis, 17/09/2026 di Hotel Aston Kota Gorontalo. 

    Ini sebagai langkah konkrit dalam merespons hasil penelitian terkait dampak perubahan iklim terhadap layanan dasar—khususnya kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan—pemerintah daerah menggelar Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan, Gizi, dan Perubahan Iklim (RAD PGBPSLD) yang didukung lewat Program Skala. Kegiatan ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terkait guna merumuskan langkah strategis dan kolaboratif di tingkat daerah.

    Perubahan iklim yang berpotensi mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan menuntut adanya adaptasi serta penguatan kapasitas daerah secara multisektoral. Melalui penyusunan RAD PGBPSLD ini, diharapkan ketahanan pangan daerah serta status gizi masyarakat dapat terus diperkuat secara berkelanjutan.

    Workshop ini menghadirkan narasumber utama dari kementerian teknis dan mitra pembangunan, di antaranya:

    1. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas
    2. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (DKGM), Kementerian PPN/Bappenas
    3. Subdirektorat Pertanian Pangan, Kementerian Dalam Negeri
    4. Tim Ahli SDPI Skala

    Kepala Bappeda, Dr. Wahyudin Katili yang membuka acara secara resmi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa Penyusunan RAD PGBPSLD ini memberikan berbagai manfaat strategis bagi daerah Menjadi pedoman perencanaan daerah, Menyelaraskan kebijakan dan program, Menetapkan target dan indikator yang terukur, Memperjelas pembagian peran, Menjadi dasar penganggaran, Mendorong koordinasi lintas sektor, Memudahkan monitoring dan evaluasi, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi program program ketahanan pangan daerah

    keluaran (output) utama yang dihasilkan dari workshop ini meliputi Matriks Penajaman Strategi dan Aksi, Formulasi Indikator Kinerja Aksi yang Valid, serta Rencana Kerja Pokja/Forum Teknis. Dokumen-dokumen ini akan menjadi landasan operasional bagi seluruh OPD terkait dalam mengimplementasikan aksi adaptasi iklim, ketahanan pangan, dan perbaikan gizi masyarakat secara terintegrasi.

    Dengan terlaksananya workshop ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan publik yang responsif iklim demi melindungi kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh di masa depan.


    #Humas

     
    6 hours ago
  • BAPPEDA Provinsi Gorontalo Mengikuti Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2026
    GORONTALO – BAPPEDA Provinsi Gorontalo Mengikuti Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2026, yang berlangsung di Jalan Jhon Aryo Katili, Kota Gorontalo, Sabtu (12/9/2026).

    “ Bappeda Provinsi Gorontalo dengan  tema “ Gema Harmoni Rabana”, dengan menggenakan kostum dominasi merah agung dan emas melambangkan keberanian, keteguhan serta kemewahan warisan Serambi Madina, memancarkan kemegahan budaya gorontalo melalui perpaduan  seni musik tradisional dan kerajinan tangan bernilai tinggi.”
    Telihat Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo Aisa Ibrahim, Kasubag Kepegawaian dan Umum dan beserta beberapa staff ikut mendampingi para peserta perwakilan Bappeda dari garis start dengan semangat dan penuh perjuangan yang lumayan melelahkan bagi para peserta, bahkan salah satu peserta Bappeda harus mendapatkan pertolongan oleh tim medis karena kelelahan saat-saat akhir memasuki garis finish.
    Gorontalo Karnaval Karawo bukan sekadar perhelatan budaya tahunan, melainkan wujud nyata upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga Gorontalo. Melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
    “ saya berharap karnaval ini mampu membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat, khususnya para perajin dan pelaku UMKM karawo, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh warga Gorontalo,” ujar Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.


    #Humas
    3 days ago
  • Bappeda Fasilitasi Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Informasi GATOTKACA untuk Mendukung Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

    Gorontalo — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo memfasilitasi kunjungan dinas tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi GATOTKACA sebagai salah satu hasil riset BRIN yang dikembangkan untuk mendukung kajian kebijakan mitigasi kebencanaan dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Gorontalo.

    Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 10 September 2026, bertempat di Ballroom Karawo Lantai III Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo, diikuti oleh perwakilan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan, kebencanaan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

    Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam hal ini mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo dan menghadirkan tim periset BRIN, yaitu Dr. Noersomadi, Edy Maryadi, ST., MT., dan Tiin Sinatra, S.Si., M.Si. Kehadiran tim BRIN menjadi bagian dari upaya memperkuat pemanfaatan hasil riset dan teknologi dalam mendukung proses perencanaan serta perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis data dan informasi.

    Dalam pelaksanaannya, tim BRIN memberikan sosialisasi mengenai Sistem Informasi GATOTKACA sekaligus pelatihan kepada peserta terkait tata cara penggunaan sistem. Peserta diperkenalkan pada fungsi dan fitur sistem serta bagaimana informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam mendukung analisis terhadap risiko dan dampak kebencanaan maupun perubahan iklim.

    Pemanfaatan sistem informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, memahami kondisi wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta menyediakan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

    Sekretaris Bappeda Provinsi Gorontalo, Dra. Aisa Ibrahim, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga riset nasional dalam memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata dalam proses pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan dukungan teknologi informasi dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang responsif terhadap berbagai tantangan, termasuk risiko bencana dan perubahan iklim.

    Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unit kerja terkait, antara lain Bappeda Provinsi Gorontalo, Bappeda Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, BPBD Provinsi Gorontalo, Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, serta bidang-bidang terkait di lingkungan Bappeda Provinsi Gorontalo.

    Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendorong pemanfaatan Sistem Informasi GATOTKACA secara lebih luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya integrasi data, riset, dan informasi kebencanaan serta perubahan iklim dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

    Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, Bappeda Provinsi Gorontalo bersama BRIN mendorong agar hasil riset dan inovasi teknologi tidak berhenti pada tahap penelitian, tetapi dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung kebijakan. Dengan demikian, ketersediaan informasi yang lebih baik diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis bukti.

    Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam mendorong penerapan evidence-based policy sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah di Provinsi Gorontalo.


    #ABM

     
    6 days ago
  • Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

    GORONTALO - Bappeda Provinsi Gorontalo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Manajemen Risiko Tingkat Pemerintah Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Bappeda Dra. Aisa Ibrahim, Dengan Menghadirkan Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah  Dan Auditor Madya  Bpkp Perwakilan Provinsi Gorontalo Serta Inspektorat Provinsi Gorontalo Pada Selasa (01/09/2026) Di Ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur.

    Bappeda Provinsi Gorontalo Selaku Koordinator Komite Pengelolaa Risiko Sebagaimana Dalam Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 Menghendaki Integrasi Manajemen Risiko Dengan Proses Perencanaan Dan Penganggaran Agar Pada Saat Merencanakan Kinerja Sudah Disertai Dengan Antisipasi Potensi Masalah Ke Depan, Sehingga Kemungkinan Keberhasilannya Semakin Tinggi.

    Proram Atau Kegiatan Yang Berpotensi Gagal Melalui Analisis Risiko Lebih Awal, Masih Bisa Digantikan Dengan Program Lain Yang Lebih Dimungkinkan Keberhasilan Dan Kemanfaatannya. Kegiatan Pengendalian Atau Mitigasi Risiko Dapat Di Rencanakan Pada Y-1 Sehingga Pada Tahun Anggaran Selanjutnya Dapat Langsung Dilaksanakan Kegiatan Tindak Pengendaliannya.

    Substansi Lain Dari Kegiatan Ini Adalah Internalisasi Manajemen Risiko Pemda Ke Dalam Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2027. Ini Artinya Bappeda Melalui Bidang-Bidang Teknis Mitra Opd Berperan Memastikan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (Rtp) Risiko Yang Sudah Ditetapkan, Dapat Diakomodir Melalui Dokumen Renja Opd Untuk Risiko Operasionalnya Dan Dokumen Renstra Untuk Risiko Strategisnya.

     Di Sesi Akhir Kegiatan Telah Dirumuskan Pula Manajemen Risiko Bappeda Tahun 2027 Berdasarkan Indikator Kinerja Strategis Tahun 2025-2029 Yang Selanjutnya Akan Dintegrasikan Ke Dalam Dokumen Renja Dan Menjadi Acuan Implementasi Mitigasi Risiko Perangkat Daerah.

     

     

     
    2 weeks ago
  • BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2026

    Gorontalo -  BAPPEDA Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Moderator Kepala Bidang P2EPD pada hari Rabu (19/8/2026).

    Turut hadir Kepala Bidang (PSDA), Kepala Bidang (PPM), Kepala Bidang (IK) BAPPEDA Provinsi Gorontalo, Pejabat Fungsional Perencana dan Pelaksana Teknis Lingkup BAPPEDA Provinsi Gorontalo. Dari Kabupaten Pohuwato hadir Kepala BAPPEDA Kabupaten Pohuwato, Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional dan Pejabat Teknis terkait Lingkup BAPPEDA Kabupaten Pohuwato.

    Kepala Bappeda sangat apresiasi kepada Kabupaten Pohuwato yang telah melakukan fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2026, tahapan RKPD untuk kondisi sekarang bukan lagi tahapan yang bersifat normatif tetapi sudah menjadi hal yang substantif sehingga perlu dipersiapkan dengan baik segala kelengkapan kebutuhan baik dokumen maupun inputan sampai dilakukan fasilitasi, semua ada histori pada SIPD.

    Dalam Paparan fasilitasi tersebut Bapak Wahyudin Athar Katili menyampaikan bahwa, ‘’Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD memiliki peran strategis, selain menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat  , juga merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD KUPA dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara PPPAS. selanjutnya KUPA dan PPPAS tersebut disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD’’.

    Lebih lanjut Wahyudin Athar Katili menambahkan ‘’Ruang Lingkup Perubahan RKPD 2026 meliputi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, Target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan pula bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD harus ditindak lanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah’’.

    Bappeda Gorontalo juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yaitu agar menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen anggaran, menjustifikasi pemanfaatan SILPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, menjaga legitimasi kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Kabupaten/Kota melalui pertimbangan isu-isu strategis, kesesuaian peraturan perundang-undangan terbaru, dan upaya menjamin pencapaian target outcome hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Tindak lanjut yang disepakati, segera melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 sesuai Surat Hasil Fasilitasi Segera menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 agar dapat menjadi pedoman penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 Menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026 kepada Gubernur Gorontalo melalui BAPPEDA Provinsi paling lambat 7 hari”.

    Diakhir diskusi, beliau menegaskan “Setelah ditetapkan Melalui fasilitasi ini diharapkan Perubahan RKPD Kabupaten Pohuwato dapat disusun tepat waktu, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo” kata Wahyudin Athar Katili menutup kegiatan fasilitasi.

                   
    3 weeks ago