Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.
Seminar proposal ini dibuka
secara resmi oleh Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani
Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo.
Dalam sambutannya disampaikan
bahwa Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam
pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun,
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi
masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah
organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya
berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi,
dan tata kelola pemerintahan.
Salah satu isu strategis yang
menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah
besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan
udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Sejalan dengan arahan Kepala
Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah
dalam mendorong percepatan operasional TPA
Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).
Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih
adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam
mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.
Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim,
S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas
Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi
evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang
disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum
sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan
mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan
pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran
antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar
selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.
Dalam forum tersebut juga
disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik
telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih
menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah
daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh
yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R
Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila
tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana
yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak
termanfaatkan.
Selain itu, partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan
tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi
menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Seminar Proposal Kajian ini
dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah
daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari
Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan
berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta
komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki
tahapan penelitian berikutnya.
Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
#(ABM)
Badan Riset dan Inovasi Nasional
(BRIN) secara resmi meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 sebagai
instrumen strategis untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung daya saing nasional
yang produktif dan inklusif. Peluncuran ini menjadi momentum penting dalam
mendorong transformasi pembangunan berbasis inovasi dan penguatan ekosistem
daerah.
Kegiatan rilis IDSD 2025
diselenggarakan di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Jakarta, pada Selasa, 24
Februari 2026. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BRIN Prof. Arif
Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia
Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Kegiatan yang digelar secara hybrid
ini dihadiri oleh perwakilan dari 10 Kementerian/Lembaga serta diikuti oleh 546
Kepala Daerah dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Penguatan daya saing dalam kerangka
IDSD mencakup penciptaan lingkungan yang kondusif bagi produktivitas jangka
panjang. Hal ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan
iklim usaha, penguatan sistem keuangan, hingga optimalisasi pemanfaatan
teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur
Gorontalo yang diwakili oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Infrastruktur dan
Pariwisata, Bapak Boni Mochtar Ointoe, menerima sertifikat apresiasi dari
Kepala BRIN atas capaian IDSD 2025 Provinsi Gorontalo dengan skor 3,58, yang
berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,50. Capaian ini menjadi wujud
komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperkuat daya saing dan inovasi
daerah secara berkelanjutan.
Dari 12 pilar yang diukur dalam IDS
yang meliputi aspek lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, serta
ekosistem inovasi, Provinsi Gorontalo mencatat peningkatan signifikan pada
pilar infrastruktur dan sistem keuangan. Dibandingkan tahun 2024, skor kedua
pilar tersebut meningkat sebesar 0,5 poin, menunjukkan perbaikan yang cukup
progresif dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo,
Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, menyampaikan bahwa tantangan ke depan
adalah memenuhi target Indikator Kinerja Utama Daerah dalam RPJMD 2025–2029.
“Pada tahun 2026, Provinsi
Gorontalo menargetkan skor IDSD sebesar 3,68 atau meningkat 0,1 poin dari
capaian tahun ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif seluruh pemangku
kepentingan dalam memperkuat kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Gorontalo optimistis bahwa dengan penguatan kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta sinergi lintas sektor, target peningkatan daya saing daerah dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing nasional.
GORONTALO, 19
Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama
perwakilan JIKTI (Jaringan Ikatan Peneliti Indonesia) wilayah timur yang di
koordinir oleh Dr. Hijrah Lahaling S.H.I., M.H menggelar diskusi strategis
sebagai persiapan Stakeholders Meeting dan Workshop Kolaborasi yang akan
dilaksanakan pada 25–26 Februari 2026 di Gorontalo.
Kegiatan ini
merupakan tindak lanjut Forum Pengetahuan Peneliti Indonesia Timur 2025 hasil
kolaborasi BaKTI–KONEKSI dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dalam rangka
menyusun proposal riset kolaboratif untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.
Dalam diskusi
tersebut, beberapa tema yang sebelumnya dihimpun kembali dikerucutkan
berdasarkan tingkat urgensinya. Lima tema yang dibahas meliputi pemberdayaan
UMKM dan entrepreneurship berbasis potensi lokal, kebijakan inklusi sosial dan
disabilitas, konservasi lingkungan dan energi terbarukan, penguatan tata kelola
pemerintahan berbasis teknologi, serta pengembangan ekonomi hijau.
Adapun hasil
diskusi ini menunjukkan bahwa forum sepakat memfokuskan pada tiga tema utama
yang memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat
Gorontalo serta mengacu pada program strategis nasional dan prioritas provinsi
gorontalo yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029. "Kalau tiga tema itu
kan kita sudah tetapkan, tinggal merumuskan judul penelitian yang tepat untuk
masing-masing tema,” ujar Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Tity
Iriani Datau, STP, M.Si.
Workshop yang akan dilaksanakan selama dua hari nanti akan difasilitasi
oleh BaKTI-KONEKSI dan diikuti oleh tiga puluh lima orang peneliti aktif yang
tergabung dalam JIKTI. Harapnya Kegiatan kolaboratif berikutnya akan
menitikberatkan pada penyusunan judul penelitian, perumusan masalah, pemilihan
metode, dan penetapan hasil yang jelas. Langkah ini memastikan setiap proposal
siap dikembangkan lebih lanjut dan diajukan dalam skema kolaboratif yang terstruktur.
GORONTALO, 12 Februari 2026 — BAPPEDA Provinsi Gorontalo bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas penguatan pengelolaan persampahan terpadu melalui optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talumelito. Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset dalam merumuskan kebijakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity
Iriani Datau, STP, M.Si menyampaikan
bahwa persoalan persampahan merupakan isu lingkungan yang harus segera
ditangani, terutama terkait potensi pencemaran air lindi di TPA Talumelito. Ia
juga mengungkapkan bahwa sejak 2023, Provinsi Gorontalo telah menjalin
kolaborasi internasional dengan Jepang dalam pengelolaan lingkungan sebagai
bagian dari upaya mencari solusi jangka panjang.
Dalam rapat tersebut, Bapak Marten memaparkan kondisi eksisting TPA
Talumelito yang telah beroperasi sejak 2011 dan masih aktif hingga kini.
Peningkatan timbulan sampah menjadi tantangan utama, dengan volume sampah masuk
sekitar 140 ton dan tingkat penerimaan mencapai 70%. Keterbatasan kapasitas
kolam serta pemilahan sampah yang belum optimal menyebabkan sistem landfill
masih dominan digunakan.
Dari aspek riset dan teknologi, disampaikan bahwa pengelola TPA telah
menerima hasil kajian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait klasifikasi
jenis sampah, serta melakukan pengujian kualitas air secara rutin dengan hasil
yang dinyatakan aman. Peluang penerapan teknologi pemilah sampah otomatis turut
dibahas, namun implementasinya masih memerlukan kejelasan kerja sama dan kajian
menyeluruh dari sisi teknis, kebijakan, dan ekonomi.
Sebagai penegasan, perwakilan BRIN menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan berbasis riset agar kebijakan dan teknologi yang diterapkan tepat guna. Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga riset dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.
_ FHumas
Matsuyama,
Jepang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Gorontalo, Dr. Wahyudin Athar Katili, S.STP, MT, mendampingi Gubernur Gorontalo
Dr. Ir. H. Gusnar Ismail, MM sebagai Pembicara Utama pada Seminar City-to-City Collaboration for Low Carbon
Society yang digelar tanggal 5-6 Februari 2026 di Kota Matsuyama, Ehime Prefecture, Jepang. Kehadiran
delegasi Provinsi Gorontalo juga sekaligus memenuhi undangan kehormatan
Gubernur Ehime Prefecture, Tokihiro
Nakamura.
Seminar internasional tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang serta delegasi dari berbagai negara peserta program City-to-City Collaboration for Low Carbon Society. Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antarwilayah dalam mendorong pembangunan berwawasan lingkungan dan rendah emisi karbon.
Dalam pemaparannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan dan pengendalian perubahan iklim, termasuk komitmen terhadap pembangunan rendah karbon yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Pada pertemuan khusus dengan Gubernur Ehime Prefecture, Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo membahas keberlanjutan kerja sama di sejumlah sektor strategis, antara lain lingkungan hidup (kelanjutan pekerjaan pengolahan air lindi di UPTD TPA Talumelito), pertanian (padi dan jeruk), perikanan (tuna), serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Dalam kesempatan itu juga dibahas kontribusi Ehime Prefecture melalui donasi empat unit ambulans yang saat ini telah beroperasional di RSU Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
Penguatan kerja sama tersebut dimotori oleh Bappeda Provinsi Gorontalo bersama OPD terkait, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
Selain mengikuti rangkaian seminar, delegasi Provinsi Gorontalo juga menyaksikan demonstrasi teknologi lingkungan dari perusahaan di Ehime Prefecture, yakni Daiki Axis dan Aiken Kakoki. Teknologi yang diperkenalkan berfokus pada pengelolaan limbah dan sistem lingkungan berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap dapat menerapkan teknologi Joukatsu di berbagai sektor, termasuk fasilitas industri, rumah sakit, dan lokasi strategis lainnya di Gorontalo, sebagai bagian dari upaya penguatan pembangunan rendah karbon dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
_Humas