Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.
Seminar proposal ini dibuka
secara resmi oleh Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani
Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo.
Dalam sambutannya disampaikan
bahwa Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam
pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun,
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi
masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah
organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya
berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi,
dan tata kelola pemerintahan.
Salah satu isu strategis yang
menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah
besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan
udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Sejalan dengan arahan Kepala
Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah
dalam mendorong percepatan operasional TPA
Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R).
Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih
adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam
mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.
Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim,
S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas
Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi
evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang
disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum
sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan
mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan
pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran
antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar
selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.
Dalam forum tersebut juga
disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik
telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih
menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah
daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh
yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R
Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila
tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana
yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak
termanfaatkan.
Selain itu, partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan
tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi
menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
Seminar Proposal Kajian ini
dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah
daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari
Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan
berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta
komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki
tahapan penelitian berikutnya.
Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
#(ABM)
Gorontalo,
10 Juni 2025 – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperkuat kerja sama
internasionalnya dengan Pemerintah Prefektur Ehime, Jepang, melalui pelaksanaan
workshop bertema "Manajemen Sanitasi dalam Pengolahan Ikan", yang
digelar secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025.
Kegiatan
ini menghadirkan langsung tenaga ahli di bidang perikanan dari Ehime Prefecture
sebagai narasumber utama. Fokus utama workshop adalah pembahasan mendalam
mengenai Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), yang merupakan
prosedur operasi standar sanitasi dalam industri pengolahan hasil perikanan.
SSOP
adalah komponen penting dalam sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, terutama
dalam rantai produksi perikanan. Dalam paparannya, narasumber dari Jepang
menjelaskan bahwa penerapan SSOP tidak hanya melibatkan pembersihan peralatan
dan fasilitas, tetapi juga mencakup prosedur sanitasi personel, pengendalian
hama, kebersihan air dan es, serta dokumentasi setiap tahapan sanitasi secara
sistematis.
Peserta
workshop diajak untuk memahami delapan elemen kunci dalam SSOP, mulai dari
kontrol terhadap air dan es yang digunakan, hingga pengelolaan limbah hasil
produksi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya pelatihan rutin bagi
karyawan di unit pengolahan agar prosedur ini dapat dijalankan secara
konsisten.
Selain
itu, narasumber menyoroti bagaimana penerapan SSOP yang disiplin mampu
meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor. Jepang sebagai negara
dengan standar mutu yang ketat, telah lama mengembangkan pendekatan sanitasi
terpadu yang menjadikan industri perikanannya sebagai salah satu yang paling
maju di dunia.
Workshop
ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait, fakultas perikanan dari sejumlah perguruan tinggi di
Gorontalo, Fungsional Peneliti dan lembaga teknis di sektor perikanan. Para
peserta menyambut positif pelaksanaan workshop ini sebagai langkah penting
untuk mendorong penerapan standar internasional di sektor pengolahan ikan di
Gorontalo,
sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh Gubernur Provinsi Gorontalo.
Kepala
Bidang Riset dan Inovasi, Tity Iriani Datau, STP, M.Si berharap agar kegiatan
seperti ini dapat terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pelaku industri secara
langsung. “Harapan kami, materi SSOP ini bisa diadopsi dalam
pelatihan-pelatihan lokal dan menjadi standar pengajaran di kampus,” ujarnya.
Abdul Kadir, Pejabat di
Badan Mutu Perikanan Gorontalo Kementerian KKP menyatakan bahwa “kami mendukung seratus
persen kerjasama ini karena begitu pentingnya penerapan prinsip-prinsip
pengendalian mutu dan pengawasan mutu khususnya produk perikanan sejak hulu
sampai hilir, sehingga tentunya unit pengolahan ikan yang ada di gorontalo
dapat kami keluarkan sertifikatnya” pungkasnya dengan tegas.
Senada
dengan itu, perwakilan dari pelaku usaha pengolahan ikan, menyampaikan
harapannya agar ada pendampingan teknis lanjutan setelah workshop. “Kami
berharap ada kerja sama yang berkelanjutan agar pelaku usaha kecil juga bisa
menerapkan standar sanitasi ini secara bertahap,” ungkapnya.
Kegiatan
ini merupakan bagian dari lanjutan kerja sama teknis antara Provinsi Gorontalo
dan Prefektur Ehime yang telah terjalin sejak beberapa tahun terakhir,
khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Melalui workshop ini, diharapkan
terbangun pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya aspek sanitasi dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat lokal maupun global.
(Agustinus)
Gorontalo – 4 Juni 2025, Pemerintah
Provinsi Gorontalo terus mendorong peningkatan pengelolaan lingkungan,
khususnya dalam pengelolaan limbah lindi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
Talumelito. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya Rapat Pembahasan Teknis Rencana
Pengelolaan Limbah Lindi TPA Talumelito, pada Rabu, 4 Juni 2025, bertempat di
ruang rapat lantai 1 Kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Rapat ini merupakan bagian dari
implementasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Ehime
Prefecture, Jepang, yang menghadirkan solusi teknologi terbaru dari Jepang,
yaitu Teknologi Aiken Kakoki dalam pengelolaan limbah lindi.
Rapat dibuka secara resmi oleh
Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT. Dalam
sambutannya, Dr. Wahyudin menegaskan bahwa penggunaan teknologi Aiken Kakoki
diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi dampak lingkungan dari
limbah lindi yang dihasilkan TPA Talumelito.
“Kami berkomitmen untuk
memastikan bahwa kerja sama ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar
menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pengelolaan sampah di Provinsi
Gorontalo,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kepala Bapppeda
juga menegaskan bahwa ada lima hal penting yang harus dipastikan kepada pihak
Aiken Kakoki sebelum implementasi proyek dilanjutkan:
1.
Klarifikasi
pekerjaan tahap pertama, apakah pekerjaan tersebut akan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan yang telah di presentasikan sesuai hasil survei lapangan dan
kajian pada tahun 2024. “Ini penting untuk menentukan ruang lingkup kegiatan
yang akan dilakukan di tahap awal,” jelasnya.
2.
Kepastian
bahwa kedua pihak (provinsi gorontalo dan ehime prefecture) harus melakukan
Penandatanganan Kerja Sama (PKS) sebelum pekerjaan dilaksanakan.
3.
Memastikan
bahwa pada fase kedua, kedua belah pihak telah menyiapkan proses perencanaan
sejak awal sebagai dasar untuk tahapan berikutnya.
4.
Proses
pengadaan harus direncanakan dengan tepat dan sesuai regulasi, agar tidak
menghambat kelanjutan pekerjaan.
5.
Di
tahun 2025, pekerjaan minimal yang harus dicapai adalah pekerjaan mengatasi overtopping,
sebagai bentuk output fisik awal dari proyek ini.
Rapat ini turut dihadiri oleh
perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi
Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi Gorontalo, serta Kepala UPT TPA Talumelito. Masing-masing
instansi memberikan masukan teknis terkait kesiapan pelaksanaan konstruksi dan
sistem pengadaan yang akan ditempuh.
Diskusi berlangsung dinamis
dengan menitikberatkan pada kesiapan teknis lahan, anggaran pembangunan, proses
lelang pengadaan barang/jasa, hingga mekanisme operasional pasca implementasi
teknologi.
Dengan sinergi lintas perangkat
daerah dan dukungan mitra internasional dari Jepang, diharapkan proses
pembangunan instalasi pengolahan limbah lindi ini dapat berjalan sesuai rencana
dan menjadi model pengelolaan limbah yang berkelanjutan di Gorontalo.
(Agustinus BM)
Gorontalo, 2 Juni 2025 – Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dari Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Publik melaksanakan presentasi akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada hari Senin, 2 Juni 2025, bertempat di ruang rapat Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini dipimpin langsung
oleh Tity Iriani Datau, STP, M.Si selaku Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapppeda
Provinsi Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa memaparkan
berbagai capaian, pengalaman, serta kontribusi yang telah mereka berikan selama
masa magang yang berlangsung selama 5 (lima) bulan.
Presentasi ini juga dihadiri
oleh Fungsional Peneliti Ahli Muda, Pengelola Data dan Staff dari Bidang Riset
dan Inovasi, yang turut memberikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan oleh para mahasiswa.
Kegiatan magang ini merupakan
bagian dari program MBKM yang bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata
kepada mahasiswa di lingkungan instansi pemerintah. Mahasiswa terlibat dalam
berbagai kegiatan administratif, pengolahan data, serta mendukung kegiatan
penelitian dan inovasi daerah yang menjadi bagian dari tugas Bapppeda Provinsi
Gorontalo.
Pada magang kali ini bidang
riset dan inovasi mengembangkan metode baru berdasarkan evaluasi kegiatan
magang mahasiswa sebelumnya dimana kampus kesulitan dalam melakukan konversi
hasil magang mahasiwa kedalam mata kuliah di ampuh, yaitu dengan melakukan
presentasi di awal waktu magang, selanjutnya mengarahkan, melakukan
pendampingan, monitoring terhadap peserta magang untuk melakukan tugas-tugas
yang relevan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi para mahasiswa selama
menjalani masa magang, serta berharap pengalaman ini dapat menjadi bekal
berharga bagi mereka saat memasuki dunia kerja. Ia juga menekankan pentingnya
kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membentuk sumber
daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pembangunan daerah
ke depan. (ABM)
PEMPROV — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 29 Mei 2025, dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Drs. H. Sofian Ibrahim, M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menegaskan pentingnya proses verifikasi ini dalam menjamin konsistensi perencanaan daerah.
“Substansi utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa perumusan Renstra OPD selaras dengan Rancangan RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan bisa dicapai secara optimal, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Gusnar Ismail dan Idha Syahidah Rusli Habibie,” ujar Sofian Ibrahim.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili, menjelaskan bahwa verifikasi ini juga menjadi bentuk evaluasi teknis terhadap kualitas dokumen Renstra OPD.
“Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen Renstra telah disusun sesuai ketentuan dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025. Di dalamnya harus termuat data dan informasi sektoral, isu strategis, permasalahan pembangunan, tujuan, sasaran, kebijakan, serta program dan indikator kinerja yang relevan,” jelas Wahyudin Katili.
Ia juga menambahkan bahwa proses ini dilaksanakan selama tiga hari melalui sistem pembagian desk berdasarkan bidang masing-masing.
“Kami membagi proses verifikasi ini ke dalam tiga kelompok besar sesuai bidang mitra, yaitu: Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan,” lanjutnya.
Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan jangka menengah daerah yang strategis, sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Gorontalo lima tahun ke depan. (Wan)
Gorontalo,
27 Mei 2025
— Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Proposal Inovasi pada
Aplikasi SINOVIK, Selasa, 27 Mei 2025, bertempat di Manna
Caffe, Kota Gorontalo.
Kegiatan
ini secara resmi dibuka oleh Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dr. Wahyudin A. Katili, S.STP, MT, yang menekankan
pentingnya pemahaman terhadap kriteria inovasi pelayanan publik. “Proposal
inovasi harus disusun dengan baik, mengacu pada kriteria utama seperti
kebaruan, efektivitas, kemanfaatan, kemudahan replikasi, serta keberlanjutan,”
ujarnya. Ia juga berharap agar proses pendampingan dilakukan secara intensif
hingga tahap akhir agar proposal yang dihasilkan benar-benar siap berkompetisi
secara nasional melalui aplikasi SINOVIK
milik Kementerian PAN-RB.
Dalam
kegiatan ini, turut hadir narasumber utama, Dr.
Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H., yang membawakan materi "Penyusunan Proposal
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Gorontalo Tahun 2025".
Ia menekankan bahwa ringkasan proposal harus mampu merangkum inti sari
keseluruhan isi inovasi dengan menonjolkan hal-hal penting dari setiap bagian
secara singkat namun bermakna, sehingga juri dapat dengan cepat memahami ide
utama, pelaksanaan inovasi, serta manfaat konkret yang ditimbulkan secara tajam
dan meyakinkan.
Dr.
Hijrah juga mengingatkan bahwa meski waktu penyusunan hanya tersedia selama tujuh hari,
peserta harus menyisihkan minimal dua hari khusus untuk
proses pengunggahan dokumen secara daring, guna menghindari kendala teknis di hari-hari terakhir.
Empat
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi peserta dalam kegiatan ini,
yaitu, Dinas Kesehatan, Dinas
Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, SLB Negeri Paguyaman dan SMK
PPN.
Dari
keempat OPD tersebut, tercatat terdapat tujuh inovasi
yang difasilitasi untuk disusun proposalnya dan siap didorong menuju ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025.
Melalui
kegiatan ini, Bapppeda Provinsi Gorontalo berharap dapat meningkatkan kualitas
proposal inovasi daerah, mendorong pertukaran gagasan inovatif, dan memperkuat
daya saing Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. (Agustinus)