close

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BAPPEDA PROVINSI GORONTALO GELAR SEMINAR PROPOSAL KAJIAN EVALUASI PERDA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

posted 1 month ago, BAPPEDA Prov. Gorontalo

Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan menggelar Seminar Proposal Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, pada Jumat, 24 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Seminar proposal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Gorontalo, Tity Iriani Datau, S.TP., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 telah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah di Provinsi Gorontalo. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, pesatnya pertumbuhan industri, serta meningkatnya volume sampah organik dan anorganik, muncul berbagai tantangan baru yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam seminar ini adalah kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talumelito yang setiap hari menerima volume sampah dalam jumlah besar sehingga kapasitas daya tampung dan daya dukungnya telah mengalami overcapacity. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap air, tanah, dan udara apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.

Sejalan dengan arahan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam mendorong percepatan operasional TPA Lonuo di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang menerapkan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle (3R). Selain itu, hasil kajian diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, berbasis ilmiah, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam mendukung sistem pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo.

Sebagai narasumber utama, Prof. Dr. Sukirman Rahim, S.Pd., M.Si., selaku Tenaga Ahli Lingkungan dari Universitas Negeri Gorontalo memaparkan sejumlah temuan awal yang menjadi dasar urgensi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain efektivitas pelaksanaan norma Perda yang belum sepenuhnya terpetakan, perlunya penelaahan terhadap instrumen pelaksanaan dan mekanisme pengawasan, kondisi empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pengaturan, perlunya memperjelas koordinasi kelembagaan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan, serta pentingnya penyempurnaan substansi Perda agar selaras dengan perkembangan hukum, teknologi, dan konsep ekonomi sirkular.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah inovasi pengelolaan sampah organik maupun anorganik telah berkembang di masyarakat. Namun, berbagai inisiatif tersebut masih menghadapi kendala, terutama belum terbangunnya kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mekanisme pemasaran hasil pengelolaan sampah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengelolaan sampah MASARO di TPS3R Bulila, Kabupaten Gorontalo, yang hingga kini belum berjalan optimal. Apabila tidak segera mendapatkan perhatian dan dukungan bersama, sarana dan prasarana yang telah dibangun dikhawatirkan akan terbengkalai dan menjadi aset yang tidak termanfaatkan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dinilai masih perlu terus diperkuat dan tidak hanya meningkat pada saat pelaksanaan penilaian Adipura, tetapi menjadi budaya yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Seminar Proposal Kajian ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya unsur pemerintah daerah, praktisi hukum dari Universitas Indonesia, tim pembahas dari Universitas Negeri Gorontalo, serta Fungsional Analis Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Kehadiran para peserta menghasilkan berbagai saran, masukan, dan rekomendasi yang kritis, konstruktif, serta komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian sebelum memasuki tahapan penelitian berikutnya.

Melalui kajian ini, diharapkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pengelolaan persampahan di Provinsi Gorontalo secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

#(ABM)

 

PopulerBerita Populer
LainnyaTerbaru
  •  Dalam Rangka Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, SPM dan Sekolah Rakyat Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

    Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

    Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

    Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

    Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

    Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.

    Humas 
    7 months ago
  • Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan, SPM dan Sekolah Rakyat, Kemendagri RI Kunjungi Provinsi Gorontalo

    Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam rangka monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan urusan sosial di daerah. Kegiatan ini difokuskan pada tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja pengentasan kemiskinan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, serta implementasi Program Sekolah Rakyat (SR).

    Rapat kerja yang berlangsung di Aula Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta dukungan akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam memastikan program pembangunan sosial berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Pertemuan ini dihadiri oleh peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo serta OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Forum rapat kerja dimanfaatkan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus mengevaluasi capaian dan tantangan pelaksanaan program-program prioritas di wilayah se-Provinsi Gorontalo.

    Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo yang dinilai mampu menjaga komitmen pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta mendorong implementasi Program Sekolah Rakyat secara bertahap.

    Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Kabupaten Boalemo. Program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat kurang mampu dan menjadi contoh implementasi kebijakan strategis nasional di daerah, serta diharapkan dapat menjadi rujukan dan direplikasi oleh daerah lain di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain itu, Tim Kemendagri RI juga mencatat kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam pemenuhan layanan dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah mencapai 97,35 persen, serta kinerja penurunan angka kemiskinan yang menunjukkan tren konsisten dari tahun ke tahun

    Tim Kemendagri RI yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Sosial Budaya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun penguatan koordinasi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, pemenuhan SPM Bidang Sosial, serta pengembangan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Gorontalo.
    7 months ago
  • BAPPEDA Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur

    Menjelang 1 (satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Bappeda menyelenggarkan Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Penyusunan LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2025 Dan Perumusan Materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kamis (5/2/2026)

    Bertempat di Aula Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo yang dihadiri Sekretaris dan Pejabat Fungsional Perencana OPD se Provinsi Gorontalo.

    Tujuan dari pertemuan ini membahas penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 dan dalam rangka penyusunan materi Refleksi Kinerja 1 (Satu) Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Kegiatan ini merupakan proses bersama untuk memaksimalkan penyusunan dokumen LKPJ Gubernur sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja yang akan disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD, dan menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI terhadap Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Max Moerad menyampaikan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan sehingga masih perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap beberapa capaian kinerja Pembangunan. Lebih lanjut disampaikan LKPJ Tahun 2025 merupakan LKPJ perdana yang akan disampaikan Gubernur Gorontalo dalam Sidang Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur. Olehnya kami berharap perlu adanya pencermatan terhadap laporan-laporan kinerja yang telah disampaikan.

    Disaat yang sama juga dibahas beberapa Program Kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan termasuk Program Unggulan dan dukungan terhadap prioritas Nasional, serta capaian kinerja pembangunan daerah yang menjadi muatan dalam refleksi kinerja 1 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029. Materi ini nantinya akan kita maksimalkan bersama dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyeleaiannya, tentunya dengan dukungan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

    LKPJ Gubernur dan penyusunan materi dalam rangka refleksi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 1 (satu) tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja-kinerja pembangunan daerah.  Oleh karenanya hal ini menjadi momentum yang tepat dalam mefleksikan hal-hal yang telah kita laksanakan dan wujudkan bersama pencapaian visi misi Kepala Daerah periode 2025-2029.

    Pewarta: Trisye/Humas
    7 months ago
  • Workshop Penyusunan RAD SDGs 2025-2030 : Bahas Strategi Pelaksanaan Pilar Sosial dan Tata Kelola

     Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menyelenggarakan workshop penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs 2025–2030, yang difokuskan pada pembahasan capaian, tantangan, dan strategi pelaksanaan Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

    Kegiatan ini menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan dokumen RAD SDGs, yang akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan berkelanjutan Provinsi Gorontalo untuk lima tahun ke depan. Kegiatan workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Gorontalo, Abd Wahab Otaya.

    Dalam sambutannya, Abdul Wahab menyampaikan bahwa penyusunan RAD SDGs bukan sekadar memenuhi komitmen global, tetapi juga menjadi upaya bersama untuk memastikan pembangunan daerah mampu menjawab isu-isu prioritas lokal, terutama di bidang sosial dan tata kelola pemerintahan.

    “Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan SDGs tidak berhenti pada dokumen, tetapi hadir dalam aksi nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Penanggung jawab kegiatan Wiwik Junus Ismail menyampaikan, bahwa diskusi berlangsung interaktif dan produktif, menghasilkan berbagai masukan strategis untuk memperkuat kebijakan dan program pada Pilar Sosial serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

    “Beberapa isu yang mengemuka meliputi Indikator Prevalence of Undernourishment (POU) yang mengukur persentase populasi yang mengalam kekurangan gizi dan kalori. Selain itu juga terkait Anak tidak Sekolah, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

    Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyusunan RAD SDGs 2025–2030.

    Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen strategis, yang tidak hanya mendukung pencapaian target SDGs di tingkat provinsi, tetapi juga mempercepat transformasi pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.

    Workshop ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, instansi vertikal, serta mitra pembangunan. Narasumber berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dan kalangan akademisi, yang memberikan paparan mengenai kondisi capaian indikator sosial dan tata kelola serta pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam mendukung implementasi SDGs. (Adv) 

    https://pojok6.id/workshop-penyusunan-rad-sdgs-2025-2030-bahas-strategi-pelaksanaan-pilar-sosial-dan-tata-kelola/ 
    10 months ago
  • SEKRETARIAT SDGS DAN GIZ KUNJUNGI DESA HUTABOHU, DOKUMENTASIKAN PRAKTIK BAIK PETERNAKAN SAPI

    Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo bersama SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan pendampingan atas kunjungan mitra pembangunan internasional Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan ini bertujuan untuk mendokumentasikan praktik pengembangan ternak sapi di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, yang selama ini dikenal sebagai salah satu model kolaborasi multi pihak di tingkat lokal.

    Pada hari pertama (11/11/2025), tim GIZ melakukan diskusi bersama pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, antara lain Fakultas Peternakan UNG dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Diskusi ini menggali informasi terkait latar belakang, proses pendampingan, serta dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari model kemitraan peternakan sapi yang telah berjalan. Program ini dinilai mampu memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kapasitas peternak, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo selaku Kepala Sekretariat SDGs, Wahyudin Katili menyampaikan apresiasinya atas perhatian mitra pembangunan internasional terhadap inisiatif lokal Gorontalo. “Kunjungan GIZ ini menjadi pengakuan bahwa praktik baik dari Gorontalo memiliki nilai strategis untuk pembelajaran global. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang dibangun melalui program ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal bisa menjadi solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Wahyudin.

    Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Abd wahab Otaya, menambahkan bahwa praktik baik di Desa Hutabohu mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi inti dari pelaksanaan SDGs. “Kunci keberhasilan program ini ada pada sinergi lintas pihak pemerintah, universitas, dan masyaraka yang saling mendukung. Kami berharap hasil dokumentasi GIZ dapat memperluas dampak positif dari inisiatif ini,” jelasnya.

    Sementara itu, perwakilan GIZ Indonesia, Lingga Kartika Suyud, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin di Gorontalo. Menurutnya, model kemitraan seperti di Desa Hutabohu menunjukkan bahwa pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat dapat menciptakan perubahan nyata. “Kami melihat pendekatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia,” ungkapnya.

    Kunjungan dilanjutkan pada hari kedua (12/11/2025) ke lokasi praktik baik di Desa Hutabohu untuk mendokumentasikan secara langsung proses pengelolaan ternak sapi, peran masyarakat, serta dukungan dari pemerintah desa dan mitra pendukung lainnya.

    Koordinator Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, Wiwik Junus Ismail menginformasikan hari ketiga (13/11/2025) dilakukan pelatihan pendokumentasian praktek baik melalui platform kolaborasi. “Tujuannya agar tim Sekretariat SDGs bersama SDGs Center UNG memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pengetahuan, sehingga informasi terkait kegiatan SDGs dapat terdokumentasikan dan terinformasi dengan baik kepada seluruh pihak”, ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, Sekretariat SDGs berharap praktik baik dari Gorontalo dapat menjadi inspirasi global tentang bagaimana kemitraan lokal dapat memperkuat ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs.
    10 months ago